Mataram, 17/04/2026. Pada Kamis, 16 April 2026, Kementerian Advokasi dan Pelayanan UIN Mataram melaksanakan kegiatan follow up audiensi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Mataram. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait pelaksanaan Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) periode 2026.
Diskusi dibuka oleh Wakil Menteri Advokasi dan Pelayanan, Sofian Alamsyah, yang menyoroti keberlanjutan program KKP internasional. Ia mempertanyakan apakah program tersebut akan kembali dihapus seperti tahun sebelumnya, serta menanyakan kemungkinan adanya pemberian uang saku selain fasilitas tiket pulang-pergi bagi peserta.
Menanggapi hal tersebut, Dr. M. Yusuf, M.Si selaku perwakilan LP2M menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya KKP internasional ditiadakan karena efisiensi anggaran. Namun, untuk tahun 2026, program tersebut direncanakan kembali dilaksanakan. Ia menyampaikan bahwa pihak kampus tetap akan memberikan fasilitas tiket pulang-pergi, sementara kebutuhan tempat tinggal dan konsumsi telah dikoordinasikan dengan mitra di Thailand dan Malaysia. Dengan demikian, peserta KKP internasional nantinya akan memperoleh fasilitas tempat tinggal dan makan secara gratis, dengan penempatan di pondok pesantren di negara tujuan.
Pembahasan kemudian berlanjut pada mekanisme pendaftaran KKP reguler. Menjawab pertanyaan terkait sistem seleksi, Dr. Yusuf menegaskan bahwa sistem “war” atau pendaftaran mandiri tetap digunakan. Namun demikian, ia mengimbau mahasiswa agar tidak terburu-buru dalam proses pendaftaran, mengingat periode pendaftaran akan dibuka pada 1 hingga 15 Mei guna mengantisipasi gangguan sistem. Ia juga menjelaskan bahwa komposisi peserta dalam satu lokasi akan diatur, dengan kuota maksimal 2–3 laki-laki dari total 13 orang, dan sisanya perempuan. Selain itu, sistem pendaftaran tahun ini akan diperbarui untuk mencegah adanya manipulasi data seperti yang terjadi sebelumnya. Ia juga menegaskan agar tidak ada mahasiswa yang melakukan pertukaran lokasi setelah menentukan pilihan, karena hal tersebut dapat mengganggu dan memaksa perubahan pada sistem yang telah disusun.
Terkait keamanan lokasi KKP, khususnya pada daerah yang pernah mengalami kasus pencurian, pihak LP2M menyampaikan bahwa lokasi KKP umumnya digunakan selama tiga tahun sebelum dilakukan rotasi. Untuk tahun ini, lokasi masih tetap digunakan, namun pihak LP2M akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa guna menjamin keamanan peserta selama pelaksanaan KKP.
Menanggapi isu lokasi KKP yang dimanfaatkan sebagai ladang bisnis oleh oknum tertentu, LP2M mengakui bahwa permasalahan tersebut juga terjadi di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa agar praktik tersebut dapat diminimalisir.
Selain itu, turut dibahas persoalan transportasi, di mana ditemukan adanya oknum yang masih meminta pembayaran kepada peserta KKP, padahal biaya transportasi telah ditanggung oleh pihak kampus. Menanggapi hal ini, LP2M menegaskan akan segera berkomunikasi dengan koordinator terkait, serta menindak tegas praktik pungutan liar tersebut.
Pada isu terakhir, yakni kinerja Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), LP2M menyatakan akan memperketat komitmen para DPL melalui surat pernyataan sebelum penugasan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap DPL menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.
Sebagai penutup, pihak LP2M berharap pelaksanaan KKP tahun 2026 dapat berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mahasiswa juga diimbau untuk senantiasa menjaga nama baik almamater serta menghindari segala tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi. Di akhir kegiatan, Sofian Alamsyah turut menegaskan bahwa DEMA Universitas akan selalu siap mendukung dan bersinergi dalam menyukseskan seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh UIN Mataram.
